 |
| Poto : Seskab RI |
Headline NTB (Jakarta) – Sekretaris Kabinet RI, Teddy Indra Wijaya, meluruskan sejumlah narasi keliru yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan, menyebabkan sekolah terbengkalai, serta mengabaikan kesejahteraan guru.
Dalam rilis resmi yang disampaikan Seskab RI, ditegaskan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama antara pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, termasuk isi serta peruntukannya. Seluruh program pendidikan strategis pada periode sebelumnya dipastikan tetap berjalan tanpa ada yang dihentikan, bahkan diperkuat dan ditambah.
Seskab menjelaskan, program bantuan pendidikan seperti KIP dan PIP terus dilanjutkan. Selain itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan diperluas melalui program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah.
Program Sekolah Rakyat tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, serta jaminan kesehatan. Hingga tahun lalu, jumlah siswa yang terdaftar mencapai sekitar 20 ribu siswa di 166 sekolah, dengan target penambahan 100 sekolah baru pada tahun ini.
Di sektor infrastruktur, meskipun kewenangan pengelolaan sekolah berada pada pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap melakukan intervensi melalui renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran kurang lebih Rp17 triliun.
Percepatan digitalisasi pembelajaran juga terus dilakukan melalui distribusi 280.000 unit TV digital, yang jumlahnya akan terus ditingkatkan secara bertahap.
Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, Seskab menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap memberikan perhatian. Insentif guru honorer yang selama 20 tahun (2005–2025) tidak mengalami perubahan kini dinaikkan menjadi Rp400.000. Selain itu, tunjangan Guru Non-ASN juga meningkat dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025.
Skema pencairan tunjangan pun diperbaiki. Jika sebelumnya dibayarkan setiap tiga bulan melalui pemerintah daerah, kini tunjangan ditransfer langsung setiap bulan kepada guru.
Melalui penegasan tersebut, Seskab RI menyatakan tidak ada pengurangan program maupun anggaran pendidikan akibat pelaksanaan MBG. Sebaliknya, pemerintah memastikan adanya penambahan serta penguatan program yang lebih fokus dan terperinci bagi siswa, guru, dan sekolah.
