Headlinentb (Lombok Timur) - Bakal Calon Pemimpin Lombok Timur, Ir. HM. Edwin Hadiwijaya, MM dari Partai Bulan Bintang (PBB) melakukan reses menyasar beberapa wilayah di Lombok Timur.
Kali ini, reses yang dilakukan anggota DPRD Provinsi dapil NTB 3, menyasar masyarakat yang berada di Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Jumat, 17 Februari 2023.
Pada reses itu, banyak hal disampaikan masyarakat terutama terkait kelangkaan pupuk. Seperti disampaikan salah satu ketua kelompok tani Desa Pohgading Timur, Mastur.
Dikatakan Mastur, pupuk belakangan ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat petani. Ia berharap supaya pemerintah bisa memberikan solusi terkait hal itu.
Meskipun pihaknya tidak bisa membeli pupuk bersubsidi karena kuota dari pemerintah terbatas namun setidaknya pemerintah bisa menyediakan pupuk non subsidi untuk mereka beli.
"Meskipun Pupuk Non subsidi tidak masalah bagi kami Pak asalkan, stoknya mencukupi untuk kami beli," pintanya.
Masalah lain disampaikan Mastur terkait penangan sampah. Meskipun Gubernur NTB pernah menurunkan program yang dinamakan Zero waste namun, program itu tidak bisa berjalan maksimal karena dananya dialihkan untuk menangani Covid-19.
Begitu pula kaitannya dengan pertambangan pasir besi yang berada di Desa Pohgading berdampak besar bagi lingkungan dan masyarakat menurut mereka perlu di stop.
Sebagai anggota dewan yang diberi mandat oleh UU, menyerap dan menampung aspirasi masyarakat akan membantu masyarakat mencarikan solusi sesuai kapasitasnya. Dan tentunya solusi itu tidak bertentangan dengan aturan perundang undangan yang berlaku.
Terkait kelangkaan pupuk kata H. Edwin, bukan hal baru. Namun itu terjadi merata di seluruh wilayah. Pemerintah pusat lanjutnya, tidak bisa menyalurkan pupuk subsidi bagi semua jenis tanaman.
"Ada beberapa komoditas tanaman yang berhak mendapat subsidi dari pemerintah dan itu tergantung luas lahannya, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe, tebu, kakao dan kopi," terangnya.
Kemudian terkait penambangan pasir besi yang berada di wilayah Desa Pohgading dan Pohgading Timur menurut H. Edwin, itu ranahnya pemerintah daerah. Meskipun begitu pihaknya akan berusaha menyampaikan keluhan masyarakat ke pemerintah atau instansi terkait. Terlebih saat ini, persoalan tambang pasir besi ini sudah menjadi atensi aparat hukum.
